Bangello’s Blog

jual-beli elektronik second/bekas

Masalah Hukum dalam Jual-Beli Barang Kredit

Sudah 10 tahun lebih saya dan kawan-kawan usaha bisnis jual-beli elektronik. Dan dalam masa waktu sepanjang itu ada banyak kenang-keanganan, baik  suka maupun duka yang sudah dialami. Namun semua itu harus diambil hikmahnya sebagai pengalaman pribadi, memperkaya cakrawala pemecahan permasalahan kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal melangkah ke depan agar lebih sabar dan lebih bijaksana mengambil suatu keputusan.

Salah satu kendala yang sering saya alami adalah berbagai kasus yang ditimbulkan atau lahir sebagai akibat dari berlangsungnya sebuah transaksi jual-beli. Bagaimanapun hati-hatinya sebuah transaksi dilakukan, namun kesalahan yang ada tak bisa diramalkan dan ini bisa saja terjadi pada siapapun. Kasus hukum bukan terjadi, bukan hanya dalam kasus jual-beli barang bekas saja. Dalam proses jual-beli barang baru, kredit, atau apapun selalu ada kasus yang mengintai.

Kasus Fidusia

Salah satu kasus dalam jual-beli adalah ketika ada seseorang yang menjual barang yang masuk dalam kategori ilegal. Masuk kategori ilegal maksudnya adalah bahwa barang yang dijual adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dengan melanggar aturan hukum. Misalnya : barang masih dalam status kredit, lalu di jual seseorang sebut saja si A kepada bang Ello. Meskipun si A secara harafiah, secara fisik, bahkan kadang disertai kwitansi pembelian (biasanya tidak disebutkan status kredit) adalah barang miliknya, tetapi secara hukum (fidusia), masih milik orang lain, dalam hal ini masih milik toko. Status A terhadap barang tersebut hanyalah sewa beli dan tak boleh dipindah tangankan termasuk kepada bang Ello.

Jika Transaksi Barang Fidusia Terjadi, Lalu Yang salah siapa?

Menurut beberapa ahli hukum yang pernah saya tanyai, rata-rata menyebutkan bahwa yang salah adalah si penjual barang Fidusia dan si pembeli barang Fidusia, jadi dua-duanya salah, toko yang mengkreditkan hanyalah berstatus sebagai saksi. Namun, besar-kecilnya tingkat kesalahan tentu hakimlah yang menentukan, hukuman dalam bentuk apa yang akan ditanggung oleh masing-masing kedua belah pihak. Hukuman tersebut bergantung pada aspek :

  • Status si pembeli ketika melakukan transaksi pembelian barang tsb. Yang baik adalah mampu menunjukkan bukti bahwa status si pembeli adalah orang yang memang usahanya bergerak dalam usaha jual-beli barang bekas, status ini bisa dilihat berdasarkan ijin usaha, HO dsb.
  • Waktu transaksi sebaiknya si pembeli menanyakan mengenai status barang tersebut, apakah miliknya, apakah gadaian, apakah kredit dsb.
  • Si penjual sebaiknya menyertakan bukti kepemilikan barang, kwitansi dsb.
  • Sipenjual diminta menunjukkan KTP, lalu difotocopy sebagai arsip.
  • Kwitansi dari si pembeli yang berisi mengenai transaksi yang telah disepakati harganya dan lalu ditandatangani oleh si penjual. Bahkan kadang disertai surat yang berisi pernyataan dari si penjual, bahwa yang dijualnya berstatus sebagai barang miliknya.

Untuk kasus di atas, bagi si penjual barang fidusia, jelas akan mendapat hukuman, dan ini tergantung dari jenis tuntutan dari jaksa penuntut umum, bisa masuk ranah Perdata maupun Pidana. Di lain pihak, yaitu si pembeli, jika semua unsur yang disebutkan di atas dipenuhinya, besar kemungkinan tidak akan  mendapat hukuman. Jika ada salah satu unsur yang tidak dipenuhi,  ada kemungkinan si pembeli dikenai sangsi, antara lain barang disita. Yang fatal adalah bahwa jika dalam sidang akhirnya si pembeli terbukti sudah tahu dan sudah menduga bahwa barang tersebut adalah barang fidusia, namun ia tetap melakukan transaksi, maka selain barang disita  ia bahkan bisa dikenai sangsi hukuman badan.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

April 6, 2009 Posted by | Hukum dalam Jual-beli | | Leave a comment

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.